Indramayu, Reformasi.co – LSM Harimau (Harapan Rakyat Indonesia Maju) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Indramayu menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu dan Pendopo Kabupaten Indramayu, Rabu (19/11/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus desakan terhadap penanganan dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah di wilayah tersebut.
Ketua LSM Harimau DPC Indramayu, Jumanto, menyatakan bahwa pihaknya mengecam tegas segala praktik penyelewengan dan penyimpangan anggaran yang berdampak pada terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengawasan publik harus diperkuat agar penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan dan tujuan.
Dalam tuntutannya, LSM Harimau meminta Kejari Indramayu untuk mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Indramayu. Selain itu, lembaga tersebut juga mendesak pemerintah daerah untuk membuka akses transparansi dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses penanganan setiap laporan pengaduan masyarakat.
Mereka turut meminta Bupati Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun 2025, termasuk pengawasan yang lebih ketat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
LSM Harimau juga menyampaikan tuntutan agar Bupati Indramayu mencopot Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang diduga terlibat dalam penyimpangan kegiatan pembangunan jalan.
