Cirebon, Reformasi.co — Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan keseriusannya dalam memperluas pemahaman dan akses layanan keuangan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, saat menghadiri kegiatan edukasi keuangan bertema Bahari Tangguh, Ekonomi Maju, Senin (2/3/2026).
Kegiatan yang diprakarsai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon bersama Anggota Komisi XI DPR RI ini menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi pesisir melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Wakil Bupati yang akrab disapa Jigus menuturkan, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan merupakan langkah penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan visi daerah dalam membangun desa yang mandiri secara ekonomi serta memiliki akses keuangan yang luas dan aman.
Desa Gebang Mekar sendiri termasuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dengan jumlah rumah tangga nelayan aktif yang cukup besar dan dominasi sektor perikanan tangkap, wilayah ini dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi pesisir Kabupaten Cirebon.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menjelaskan bahwa literasi keuangan bukan sekadar pemahaman tentang produk perbankan, melainkan kemampuan merencanakan dan mengelola pendapatan secara terstruktur. Ia menekankan pentingnya nelayan memahami layanan keuangan formal yang legal agar terhindar dari praktik pembiayaan ilegal sekaligus mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Melalui edukasi ini, OJK mendorong nelayan untuk menyusun perencanaan keuangan keluarga, memanfaatkan produk jasa keuangan yang sah, serta menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dapat dicapai secara bertahap dan berkesinambungan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika, serta jajaran pimpinan bank BJB. Kardaya mengingatkan bahwa perluasan akses pembiayaan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Ia menegaskan, akses kredit bagi nelayan harus aman, terjangkau, dan tidak membebani.
Pada kesempatan yang sama, bank BJB memperkenalkan skema Kredit Usaha Rakyat Nelayan sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan. Program ini diharapkan mampu membuka akses permodalan yang legal dengan bunga terjangkau guna mendukung produktivitas sektor perikanan tangkap.
Selain edukasi, OJK juga mendorong pengembangan Desa Gebang Mekar sebagai Desa Ekosistem Keuangan Inklusi melalui pemetaan tingkat literasi berbasis data, identifikasi kebutuhan pembiayaan produktif, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga jasa keuangan.
Sinergi antara OJK, DPR RI, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan industri jasa keuangan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.
