Kuningan, Reformasi.co – Pemerintah Kabupaten Kuningan dipastikan akan mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Pemotongan tersebut mencapai angka yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp111,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, mengonfirmasi hal tersebut. Ia menyebut bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 oleh DPR RI berdampak langsung terhadap postur keuangan daerah.
“Dengan disetujuinya APBN 2026, ada penyesuaian transfer ke daerah. Untuk Kuningan, terjadi pengurangan dana sekitar Rp111,4 miliar dibanding tahun 2025,” ujar Deden, sebagaimana dikutip dari Inilahkuningan.com pada Minggu (12/10/2025).
Meski menghadapi tantangan besar akibat kebijakan fiskal nasional, Pemerintah Daerah Kuningan tetap menunjukkan sikap optimistis. Deden menegaskan bahwa pihaknya akan menyesuaikan arah kebijakan daerah melalui penyusunan skala prioritas, efisiensi belanja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti eks Klinik Sajati dan sejumlah aset potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber pendapatan bagi daerah guna menutup sebagian kekurangan akibat penurunan dana transfer pusat.
Deden menambahkan, BPKAD berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pengelola pembayaran, tetapi juga mengambil peran strategis dalam perencanaan dan kebijakan keuangan daerah.
“BPKAD bukan sekadar juru bayar, tetapi juga garda depan dalam menjaga keseimbangan fiskal dan memperkuat tata kelola keuangan daerah,” tutupnya.
