Jakarta, Reformasi.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkap adanya politikus yang mencoba memanfaatkan proyek dapur penyedia makanan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Nanik menuturkan dirinya sempat dihubungi oleh seorang politikus yang meminta jatah proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengaku geram lantaran permintaan itu muncul di tengah kasus keracunan massal yang sedang ditangani.
“Serius, ada yang WhatsApp saya, bukannya membantu mencari solusi kasus keracunan malah minta proyek dapur. Saya langsung blokir nomor itu,” kata Nanik, pada Jum’at (26/9/2025).
Nanik menegaskan tidak akan segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang terbukti bermasalah. Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan politik atau jabatan.
“Mau itu punya jenderal atau siapa pun, kalau melanggar aturan tetap akan saya tutup. Ini menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.
Selain isu titipan proyek, pelaksanaan program MBG juga menuai kritik terkait transparansi. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pengelolaan MBG sejak tahap perencanaan hingga evaluasi tidak dilakukan secara terbuka.
“Sistemnya tidak akuntabel, pengelolaannya tidak transparan, dan aktor yang terlibat tidak kredibel. Akibatnya, seluruh sistem menjadi rusak,” kata Ubaid.
Ia menambahkan, program ini rentan konflik kepentingan karena banyak pihak berebut peran dalam pengelolaan dapur.
“Penunjukan dapur seharusnya dilakukan secara terbuka. Jangan ada praktik pembagian jatah dapur untuk TNI, Polri, partai politik, maupun DPR. Itu jelas permainan yang merusak tujuan program,” tegasnya.
Kisruh pelaksanaan MBG semakin menyedot perhatian publik. Di satu sisi, program ini digadang-gadang sebagai upaya memperbaiki gizi masyarakat. Namun di sisi lain, lemahnya transparansi dan indikasi campur tangan politik membuat kepercayaan terhadap program ini terus menurun.
Dengan semakin banyaknya laporan keracunan massal serta tudingan praktik titipan proyek, desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG kian menguat.
