Manila, Reformasi.co – Filipina kembali diguncang gelombang protes besar pada Minggu (21/9/2025). Ribuan warga turun ke jalan di ibu kota Manila, meluapkan kemarahan terhadap skandal proyek pengendalian banjir yang terbukti palsu. Proyek tersebut dituding merugikan pembayar pajak hingga miliaran dolar Amerika Serikat.
Demonstrasi ini bukan terjadi tiba-tiba. Amarah warga telah terakumulasi sejak lama, dipicu oleh banjir yang kian parah dan terungkapnya praktik korupsi di balik proyek infrastruktur pengendalian bencana.
Crissa Tolentino, guru sekolah berusia 36 tahun, sebagaimana dikutip dari BBC, banjir bukan hal baru baginya. Hampir setiap hari ia mendayung perahu kecil menuju sekolah atau klinik tempat ia menjalani pengobatan kanker. Jalanan di kotanya, Apalit, hanya benar-benar kering sekitar dua bulan dalam setahun.
Namun tahun ini kesabarannya habis. “Saya bekerja keras, hidup hemat, dan pajak dipotong tiap bulan. Lalu saya tahu miliaran uang pajak justru dinikmati politikus korup,” ungkapnya.
Perasaan serupa dirasakan jutaan warga Filipina lainnya. Musim hujan ekstrem melumpuhkan aktivitas sehari-hari, memicu wabah penyakit, dan membuat mobil-mobil mengapung di jalan raya. Di saat rakyat menderita, proyek-proyek pengendalian banjir yang dijanjikan pemerintah ternyata tak pernah terwujud.
Bendungan “Hantu”
Kemarahan publik semakin besar setelah Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. menyoroti kasus ini dalam pidato kenegaraan pada Juli 2025. Ia mengakui sebagian proyek bendungan dan tanggul pengendali banjir ternyata tidak pernah ada.
Menteri perencanaan ekonomi kemudian menyatakan, 70% anggaran proyek telah dikorupsi. Bahkan, dalam penyelidikan terbaru, Departemen Keuangan menghitung kerugian ekonomi akibat skandal ini mencapai 118,5 miliar peso (sekitar Rp33 triliun) sejak 2023. Greenpeace memperkirakan angkanya jauh lebih besar, yakni setara Rp299 triliun.
Beberapa tokoh politik pun tumbang. Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez—sepupu Presiden Marcos Jr.—mengundurkan diri setelah terseret penyelidikan. Ketua Senat juga mundur karena terungkap kontraktor yang memenangkan tender pernah menyumbang kampanye politiknya.
Tak berhenti di situ, para pemilik perusahaan konstruksi mengaku telah menyuap hampir 30 anggota DPR serta pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH).
Kemarahan rakyat terwujud di berbagai lini. Di media sosial, muncul video satir berteknologi AI yang menggambarkan politikus sebagai buaya. Anak-anak pejabat kaya raya, yang gemar memamerkan barang mewah di TikTok dan Instagram, diserang dengan sebutan “nepo babies”.
Pasangan kontraktor kaya, Pacifico dan Sarah Discaya, juga jadi sasaran. Mereka sempat dielu-elukan karena kisah sukses dari nol, namun berubah jadi simbol keserakahan setelah memamerkan koleksi puluhan mobil mewah. Kantor mereka kemudian dilumuri lumpur oleh demonstran, sementara di parlemen Sarah Discaya mengaku terpaksa memberi suap agar bisa memenangkan proyek.
Semua amarah itu bermuara pada demonstrasi besar di Manila, Minggu (21/9/2025). Sekitar 13.000 orang berkumpul sejak pagi di Taman Luneta, sebelum berencana bergerak menuju EDSA, lokasi bersejarah yang menjadi pusat gerakan rakyat menggulingkan Ferdinand Marcos Sr. pada 1986.
Bagi Aly Villahermosa, mahasiswa keperawatan berusia 23 tahun, banjir dan korupsi telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. “Jika ada anggaran untuk proyek hantu, mengapa tidak ada anggaran untuk kesehatan?” katanya.
Aliansi Bagong Alyansang Makabayan yang dipimpin Teddy Casino juga menegaskan, rakyat tak hanya menuntut pengembalian dana publik, tetapi juga hukuman penjara bagi pelaku korupsi.
Pemerintah menanggapi situasi ini dengan hati-hati. Presiden Marcos Jr. meminta agar unjuk rasa tetap damai, sementara tentara disiagakan dalam status merah sebagai langkah pencegahan.
“Kalau saya bukan presiden, mungkin saya sudah turun ke jalan bersama mereka,” ujarnya.
Sejarah Filipina menunjukkan, rakyat negeri itu sudah dua kali menjatuhkan presiden akibat skandal korupsi. Kini, banyak yang khawatir situasi bisa berulang.
Elizabeth Abanilla, pensiunan berusia 81 tahun dari Bulacan—provinsi yang paling parah diterjang banjir—menyebut pejabat dan kontraktor sama-sama bersalah. “Mereka seharusnya tidak menyerahkan uang sebelum pekerjaan selesai. Keduanya bersalah,” tegasnya.
Di tengah banjir yang tak kunjung surut, rakyat Filipina kembali menghadapi kenyataan pahit: mereka harus berjuang melawan bencana alam dan bencana korupsi sekaligus.
