Jakarta, Reformasi.co – Rentetan kasus keracunan yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Program yang semula digadang-gadang sebagai upaya mengurangi malanutrisi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi, kini justru menghadapi sorotan tajam. Lemahnya pengawasan atas kualitas gizi dan keamanan pangan menjadi titik krusial yang disoroti publik.
Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa berulang ini. “Tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali kasus keracunan di sejumlah daerah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025) kemarin.
KPAI Desak Penghentian Sementara
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, kasus keracunan yang menimpa anak-anak tidak bisa lagi dianggap sepele. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan perlunya evaluasi total, bahkan mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara hingga pedoman serta mekanisme pengawasan yang disusun Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan.
“Pertahanan tubuh anak berbeda dengan orang dewasa. Negara harus lebih peka terhadap kondisi kesehatan mereka. Jangan sampai kebijakan justru membahayakan anak-anak,” kata Jasra.
KSP: Harus Ada Perbaikan Menyeluruh
Nada serupa datang dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari. Ia menilai MBG harus didesain dengan standar zero accident atau tanpa toleransi terhadap kesalahan sekecil apa pun.
“Perlu ada perbaikan mekanisme, kelembagaan, hingga tata kelola di lapangan. Ini sudah menjadi wake up call agar program dibenahi segera. Kita khawatir bila kejadian serupa menimpa daerah terpencil yang pengawasannya belum sebaik perkotaan,” ujar Qodari, Sabtu (20/9/2025).
Qodari menekankan, MBG harus dijalankan dengan kesempurnaan, karena menyangkut keselamatan dan kesehatan generasi muda.
BGN Tegaskan Peran Vital SPPG
Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program menegaskan pentingnya memperkuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan SPPG adalah ujung tombak keberhasilan program.
“SPPG bukan sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN di mata masyarakat. Kualitas kinerjanya langsung memengaruhi kepercayaan publik terhadap program MBG,” ujarnya.
Khairul menambahkan, dalam era keterbukaan informasi, isu gizi dan pangan sangat sensitif. Setiap insiden, sekecil apa pun, dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat.
Rangkaian Kasus Keracunan
Dalam sepekan terakhir, beberapa daerah melaporkan kasus keracunan massal terkait MBG.
- Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah: 251 siswa dari berbagai sekolah jatuh sakit usai menyantap MBG pada Rabu (17/9/2025).
- Empang, Nusa Tenggara Barat: sekitar 90 siswa diduga keracunan pada hari yang sama.
- Tual, Maluku: belasan murid SDN 19 dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual dan pusing usai makan MBG, Kamis (18/9/2025).
- Garut, Jawa Barat: 569 siswa terdampak, dengan 19 di antaranya harus dirawat intensif di puskesmas, Kamis (18/9/2025).
Rangkaian kasus tersebut memperkuat kekhawatiran publik bahwa program ini dijalankan tanpa pengawasan ketat yang memadai.
